MCNEWSULTRA.ID, Rumbia – Kisruh soal minimnya ‘jatah’ proyek untuk kontraktor lokal kini ditangani DPRD Bombana. Dewan pun melakukan mediasi melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara sejumlah pengusaha asosiasi jasa konstruksi dengan pejabat pengadaan barang dan jasa, Rabu (10/3/2021).
Kepala pelaksana harian Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Harno menyebutkan, berdasarkan data dari 427 paket tender proyek di Bombana, sekira 67 persen dimenangkan kontraktor lokal. Sisanya baru pengusaha dari luar.
Soal persaingan, kata dia, kompetensi kontraktor lokal dari sisi administrasi cukup kompetitif karena terverifikasi dalam Sistim Informasi Kinerja Penyedia (SIKAP). Hanya saja ketika diperhadapkan pada kemampuan teknis sering kalah dari aspek daya serap sumber daya perusahaan.
“Tetapi kalau sudah bicara pertimbangan teknis pada saat tender baik kesiapan tenaga teknis maupun teknologi peralatan, relatif masih sulit bersaing dengan pengusaha luar saat regulasi menuntut kesiapan item itu dalam tender,” terangnya.
Harno menyarankan agar kualitas kontraktor lokal segera dibenahi sebaik mungkin sebelum sistim tender elektronik akan diambil alih pemerintah pusat. Bila sudah berlaku secara nasional sudah pasti tensi persaingan makin ketat.
Menanggapi hal itu, Ketua DPRD Bombana Arsyad berharap agar Pemda Bombana harus turun tangan memberikan pelatihan dan menambah kualitas tenaga teknis perusahan sehingga kemampuan sumber saya kontraktor lokal jauh lebih baik.
“Kalaupun menggunakan APBD, kami DPRD akan membicarakan bagaimana upaya kita semua dengan Pemda agar kontraktor lokal dapat bersaing dengan kontraktor luar,”ungkapnya
Sedangkan salah seorang pengurus asosiasi jakon, Asrin mengatakan, bila merujuk pada peraturan daerah lain soal Kerja Sama Operasional (KSO), maka potensi sebagian kontraktor lokal masih bisa bekerja. Caranya melibatkan mereka dalam pekerjaan yang bersifat subkontrak bila memang bukan pemenang tender. (***)
Reporter : LM Dzaki