Kembali Sabet WTP, Pemprov Sultra Masih Dapat ‘PR’

0
375
Gubernur Sultra Ali Mazi saat menerima LHP LKPD Tahun Anggaran 2020 dari BPK Perwakilan Sultra. Turut mendampingi Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh.

MCNEWSULTRA.ID, Kendari– Pemerintah Provinsi Sultra kembali meraih penghargaan predikat Opini Wajar Tanpa pengecualian (WTP)oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Namun lembaga pemeriksa itu masih memberi ‘PR’ (Pekerjaan Rumah) di balik Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) pada Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020.

Penyerahan LHP LKPD itu dilakukan Kepala BPK Perwakilan Sultra, Andi Sonny kepada Gubernur Ali Mazi dan Ketua DPRD Sultra Abdurrahman Shaleh saat rapat Paripurna DPRD Sultra, Jumat (4/6/2021).

Dalam sambutannya, Ketua Pemeriksa BPK Sultra, Laode Nusriadi menegaskan, pemberian predikat Opini WTP untuk Pemprov Sultra juga disertai dengan keharusan menindaklanjuti lima hasil temuan pemeriksa dalam kurun 60 hari ke depan.

Kelima rekomendasi temuan ini yaitu, Pertama, temuan soal klasifikasi belanja barang dan jasa serta belanja modal tidak tepat.

Kedua, soal penetapan harga kontrak pengadaan belanja Barang Medis Habis Pakai (BMHP) dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Sultra dan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sulawesi Tenggara yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Ketiga, soal penetapan status Perusahaan Daerah (PD) Percetakan Daerah yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2017 yang sudah dibiarkan berlarut-larut,” ungkapnya.

Keempat
, soal penetapan dasar pengenaan dan Penetapan tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) tidak dilaksanakan secara akurat.

“Terakhir , soal pendataan objek dan subjek Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum memadai,” katanya.

Dari lima temuan tersebut, BPK juga merekomendasikan lima langkah penyelesaian pada gubernur yaitu, Pertama, agar Gubernur Sultra untuk memerintahkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk lebih optimal dalam melakukan verifikasi rencana kajian dalam anggaran OPD.

“Kedua, Gubernur Sultra agar memerintahkan Inspektur Provinsi Sultra untuk melakukan audit atas kewajaran harga pengadaan barang dan jasa dalam kegiatan penanganan covid-19,” imbuhnya.

Ketiga, melakukan perhitungan selisih harga satuan atas kegiatan belanja barang medis habis pakai (BMHP) dan obat-obatan pada Dinas Kesehatan Sultra, lalu belanja barang untuk diserahkan masyarakat pada BPBD Sultra setelah memperhitungkan persentase keuntungan yang wajar sebagaimana telah ditetapkan BPK dan wajib segera menyampaikan laporan tersebut kepada BPK RI.

Keempat, segera tetapkan status Perusahaan Daearah (PD) Percetakan Sultra dan memerintah Kepala BPKAD selaku Bendahara Umum daerah untuk menyajikan saham penyertaan modal sesuai standar akuntansi pemerintahan.

“Kami juga mengusulkan adanya Peraturan Gubernur (Pergub) tentang dasar pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB),” ujarnya.

Dan kelima, melakukan pendataan obyek dan subyek pajak secara memadai dan menempatkan personel sesuai kualifikasi yang dipersyaratkan dan mengembangkan sistem informasi pendapatan daerah.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Sultra Ali Mazi akan kembali menggelar rapat dengan jajaran OPD guna meningkatkan kualitas kerjanya. Meski diakui kebijakan selama ini sudah diupayakan maksimal berjalan dengan baik.

“Agak susah mencapai hasil maksimal di tengah Pandemi Covid-19, kita mau keluarkan kebijakan tapi kita juga masih dalam situasi Covid 19. Tapi kami tetap akan lakukan perbaikan sebagaimana arahan BPK,” akunya.

Ali Mazi juga tetap mengapresiasi pencapaian predikat opini WTP ke-8 untuk Pemprov. Hasil ini bukan semata kerja gubernur, tetapi berkat dukungan dan kolaborasi DPRD dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja OPD.

Sementara itu, Ketua DPRD Sultra, Abdurrahman Shaleh menegaskan, dewan siap mengawal sekaligus melaksanakan dengan baik tindaklanjut sejumlah rekomendasi BPK RI sesuai tupoksi DPRD.

“Kami minta juga kepada BPK Perwakilan Sultra, apabila ada masukan tambahan untuk bisa menjelaskan lebih rinci apa yang dimaksud dalam rekomendasi-rekomendasi tersebut,” tuturnya.

Tujuannya, lanjut Ketua DPW PAN Sultra itu, agar ke depan permasalahan serupa dapat diantisipasi lebih awal, sehingga ditahun 2021 ini, Pemprov Sultra dapat kembali meraih opini WTP lagi. (***)

Reporter : Juhartawan

Komen FB

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini