MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Gubernur Sultra Ali Mazi mengusulkan pada pemerintah pusat agar sebagian program strategis investasi daerah Sultra masuk dalam proyek prioritas investasi nasional. Beberapa sektor unggulan sudah digarap pemerintah setempat baik di bidang pariwisata, perikanan, pertanian dan pertambangan. Namun sebagian tahapan lagi masih butuh dukungan dari pemerintah pusat.
Itu diungkap dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Penyusunan Peta Peluang Investasi Proyek Prioritas Strategis yang Siap Ditawarkan di Sektor Pariwisata, Pengembangan Kawasan, Industri yang Terintegrasi dengan Kawasan, Infrastruktur Penunjang Kawasan Tahun Anggaran 2020 yang diselenggarakan secara virtual Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Selasa (6/10/2020).
Acara dibuka secara langsung Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, dan dilanjutkan oleh Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal, Ir Ikmal Lukman.
“Di Sultra kami punya Wakatobi yang masuk dalam Kawasan Staregis Pariwisata Nasional (KSPN), salah satu penerima serta pengelola Proyek prioritas strategis senilai Rp 161 triliun. Kami juga ingin menawarkan gugus Pulau Labengki yang potensial dikembangkan serupa Raja Ampat di Papua,” tutur Gubernur Ali Mazi.
Selain itu, kata dia, Pemprov Sultra sudah merintis pembangunan Jalan kawasan arawisata menghubungkan Kendari – Toronipa yang ditargetkan rampung pada 2021 nanti. Kawasan pariwisata itu juga memiliki potensi besar pengembangannya, namun membutuhkan perhatian pemerintah pusat agar lebih baik lagi.
“Jadi kami ingin Kepala BKPM bersama Presiden RI Joko Widodo untuk hadir di Sultra meresmikan jalan pariwisata Kendari – Toronipa sekaligus bisa melihat potensi pengembangan lain di kawasan itu,” pintanya.
Dia juga berharap dukungan agar pemerintah pusat lewat rekomendasi BKPM menyetujui permohonan peningkatan status sejumlah bandar udara di Sultra, utamanya status bandara bertaraf internasional sebagai bagian upaya mendukung sektor kepariwistaan daerah.
“Saya akan menyurati Pemerintah Pusat dan meminta dukungan Kepala BKPM-RI soal peningkatan status bandara. Saya sudah sejak 2003 mengusulkan agar status Bandara Haluoleo ditingkatkan menjadi bandara embarkasi haji, namun sampai hari ini belum diberikan karena status bandara belum internasional,” ungkapnya.
Di bidang perikanan, lanjutnya, Sultra juga telah mencadangkan lahan 180 hektar untuk pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Pasarwajo, Kabupaten Buton. Itu karena dukungan perairan Sultra yang menghasilkan ikan tuna terbanyak di indonesia.
“Konsep ini telah saya paparkan di Bappenas, sehingga penting pula saya sampaikan untuk mendapat dukungan BKPM-RI. Jika semua pihak memberi dukungan dan fasilitasi, maka percepatan pembangunan KIPT dapat segera terwujud,””terang Ali Mazi.
Ali Mazi juga menyorot masalah sektor pertambangan, utamanya terkait pemanfaatan perizinan dan kompleksitas masalahnya yang mesti intensif koordinasinya antara pusat dan daerah.
Menurutnya,Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (KTSP) Sultra telah melakukan pertemuan dengan BKPM-RI dan ada 97 izin dikeluarkan untuk pembangunan smelter, tetapi hanya empat mengaktifkan perizinannya yakni PT Aneka Tambang, PT Virtue Dragon Nickel Industry (VDNI), PT Obsidian Stainless Steel (OSS), dan PT Bintang Smelter Indonesia (BSI). Jadi ada 93 izin smelter belum difungsikan.
“Pak Menteri yang saya hormati dan saya banggakan, saya kira itu beberapa hal yang mungkin kita dapat tindaklanjuti untuk kita kerjasamakan. Pak Menteri jika berkenan kita undang ke Sultra. Syukur-syukur ada para investor yang sudah mendapatkan ijin dari pemerintah pusat untuk segera ke Sultra,” tukasnya. (***)
Reporter : Juhartawan
