MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kolaka Utara menggelar rapat paripurna untuk membahas Rancangan Nota Kesepakatan Kebijakan Umum dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Perubahan Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).
Rapat ini menjadi langkah strategis dalam menyelaraskan program pembangunan dengan kebutuhan masyarakat.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kolaka Utara, Fitra Yudi, didampingi Wakil Ketua I Muhammad Syair dan Wakil Ketua II Agusdin. Turut hadir Bupati Nur Rahman Umar, Wakil Bupati Jumarding serta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.
Pembahasan diawali dengan penyampaian pandangan umum dari fraksi-fraksi di DPRD Kolaka Utara yang dibacakan oleh Agus Salim dari Fraksi NasDem.
Beberapa pokok-pokok usulan dari masing-masing fraksi antara lain Fraksi Demokrat menekankan pentingnya APBD Perubahan untuk menjawab masalah kesejahteraan, kesehatan, pendidikan, kemiskinan, dan pengangguran.
Selain itu meminta perhatian khusus pada kelangkaan pupuk, penyediaan bibit kakao, serta pengembangan sektor peternakan dan perikanan.
Fraksi Gerindra lebih mengusulkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat dan menekankan pentingnya ketepatan waktu pelaksanaan anggaran dan penguatan infrastruktur dasar.
Adapun Fraksi PDI Perjuangan menyoroti tema pembangunan berbasis daya saing ekonomi dan pelayanan publik.
Fraksi itu juga mengusulkan optimalisasi pajak, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan aset daerah untuk meningkatkan belanja modal (±Rp176,02 miliar).
Fraksi NasDem sendiri meminta pemerintah daerah perlindungan daya beli masyarakat dan pembukaan lapangan kerja nyata dan mengevaluasi program Koperasi Merah Putih serta penanganan narkoba dan judi online.
Fraksi PKB menyoroti mutasi pegawai dan guru tanpa jam mengajar dan mengusulkan anggaran mega proyek untuk percepatan lelang tahun 2026.
Kemudian Fraksi Karya Bintang Pembangunan berharap pemerintah daerah fokus pada penguatan sektor tambang yang kontribusinya menurun dan mengusulkan normalisasi sungai Watuliwu dan pembangunan jalan usaha tani.
Dalam tanggapannya, Bupati Nur Rahman Umar menyampaikan apresiasi atas masukan DPRD dan menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan kepentingan masyarakat dalam penyusunan APBD Perubahan.
Kemudian berupaya meningkatkan PAD melalui pengembangan sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata.
Berikutnya memperkuat infrastruktur konektivitas dan tata kelola keuangan yang transparan dan terakhir menindaklanjuti isu kelangkaan pupuk dengan koordinasi pemerintah pusat dan provinsi.
“Kami akan mempertimbangkan semua masukan DPRD dalam penyempurnaan KUA-PPAS Perubahan 2025. Sinergi ini penting untuk mewujudkan Kolaka Utara yang lebih sejahtera,” ungkap Nur Rahman Umar.
Rapat ditutup dengan komitmen bersama untuk mempercepat pembahasan APBD Perubahan 2025, dengan fokus pada program-program prioritas yang berdampak langsung pada masyarakat.
Pemerintah daerah dan DPRD sepakat untuk terus menjaga komunikasi dan koordinasi dalam pelaksanaan anggaran. (***)
Reporter : Andi Momang
