MCNEWSULTRA.ID, KENDARI – DPRD Kota Kendari meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Kendari dalam hal ini Dinas Kesehatan untuk menekan angka stunting di Ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara itu.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi III DPRD Kota Kendari La Ode Azhar. Politisi Golkar ini mengatakan, stunting merupakan masalah kesehatan yang tidak bisa dianggap remeh.
Peran aktif dari Dinkes Kota Kendari sebagai instansi teknis sangatlah diharapkan lebih maksimal.
“Stunting ini merupakan persoalan nasional dibidang kesehatan. Jadi sangatlah penting untuk diperhatikan oleh Dinkes agar jumlahnya tidak bertambah di Kota Kendari,”jelas Azhar saat ditemui, Kamis (23/3/2023).
Legislator tiga periode itu menuturkan, saat ini Dinkes Kota Kendari hendaknya gencar melakukan penyuluhan terkait pencegahan stunting pada ibu rumah tangga.
Hal itu katanya, bisa dilakukan oleh kader-kader posyandu yang tersebar di Kota Kendari.
“Puskesmas dan Posyandu bisa menjadi ujung tombak untuk mencegah meningkatnya angka kasus stunting di Kota Kendari,“ tuturnya.
Untuk diketahui, Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022 angka stunting di Kota Kendari sebesar 19,5 persen angka ini menurun dari tahun 2021 sebesar 24 persen.
Berdasarkan data SSGI itu, angka stunting Kota Kendari terendah dibandingkan dengan angka kabupaten/kota di Sulawesi Tenggara. Dimana persentasenya berada pada angka 21 persen hingga 41 persen.
Beberapa Kecamatan dengan jumlah balita stunting tertinggi tahun 2022 adalah Kecamatan Kendari Barat, Kendari dan Puuwatu. Tetapi terdapat 3 Kecamatan yang mengalami penurunan jumlah balita stunting dari tahun 2020-2022 yakni, Kecamatan Mandonga, Baruga dan Kadia.
Data itu menegaskan, sebaran jumlah balita stunting yang meningkat menunjukkan masih tingginya masalah gizi dan faktor determinan pada balita yang ditemui di wilayah tersebut dan perlu terus dilakukan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
Reporter : Johartawan
