MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Kendari menganggap langkah Pemerintah Kota Kendari untuk ikut menerapkan New Normal seperti yang diterapkan beberapa daerah, cukup tergesa-gesa.
Ketua Komisi III DPRD Kendari Rajab Jinik, mengatakan jika melihat angka pasien Covid-19 di Kendari, ditambah perilaku masyarakat yang tidak semua mendengar arahan pemerintah, sebaiknya new normal tidak diterapkan.
“Kami di DPRD masih menolak adanya new normal itu, seharusnya pemerintah harus melihat tren kenaikan Covid-19, apakah meningkat atau menururun, dan itu harus menjadi patokan. Apa lagi kita belum ada vaksin yang bisa disediakan negara untuk Covid-19 ini,” jelas Rajab, saat diwawancarai usai RDP, Kamis (28/5/2020).
Namun jika nantinya penerapan new normal benar-benar dilakukan, Politisi Golkar itu mengharapkan agar pemerintah kota ataupun provinsi harus segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat terlebih dahulu.
“Artinya begini, kami dari DPRD meminta agar pemerintah jangan tergesa-gesa, jika pemerintah mulai menyusun SOP new normal, alangkah baiknya melibatkan banyak pihak. Yaitu harus disosialisasikan lebih dulu kepada masyarakat agar mereka tahu dan paham inti new normal ini,” ungkapnya.
Senada, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kendari, Rahman Tawulo mengungkapkan, terkait wacana new normal, DPRD khawatir kebijakan tersebut hanya sebatas mempertimbangkan aspek ekonomi saja, sedangkan aspek keselamatan masyarakat dinomorduakan.
“Kalau memang new normal itu akan diberlakukan, pemerintah kota harus minta rekomendasi dari tim dokter kesehatan yang menangani masalah covid 19. Karna merekalah yang paling tahu apakah kita sudah waktunya memasuki new normal atau tidak,” jelas politikus PKB itu. (**)
Reporter : Juhartawan
