MCNEWSULTRA.ID, Jakarta – Cerita pengembangan produksi Aspal Buton belum kelar. Dalam beberapa agenda rapat koordinasi maupun kunjungan langsung ke kawasan industri Asbuton di Kabupaten Buton memang gagasan terus bermunculan di tengah obsesi menjadikan Asbuton sebagai primadona investasi nasional.
Begitu pula pertemuan terakhir Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI Bahlil Lahadalia ketika berkunjung ke Sultra, Minggu (28/2/2021) lalu, kembali ditindaklanjuti Gubernur Sultra Ali Mazi.
“Iya bapak Gubernur Ali Mazi sekarang berada di Jakarta, mereka rombongan ingin bertemu kembali Kepala BKPM RI Pak Bahlil Lahadalia. Pertemuan itu masih tindak lanjut agenda tempo hari di Buton,” ungkap Kadis Komunikasi dan Informatika Sultra, Ridwan Badallah, Rabu (3/3/2021).
Dalam rombongan ikut serta sejumlah pejabat lingkup Pemprov Sultra, bank daerah, dan kepala daerah. Diantaranya Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Andi Azis, Direktur Umum Bank Sultra Abdul Latief, Bupati Buton La Bakry, dan Walikota Baubau AS Tamrin.
Dalam pertemuan itu berkembang gagasan menetapkan Buton sebagai sentra kawasan industri Asbuton. Penetapan status itu rencananya akan terintegrasi dengan program strategis investasi nasional sebagaimana dicanangkan BKPM di 17 provinsi beberapa waktu lalu.
“Jadi selaras dengan status baru kawasan, maka pemerintah daerah mesti menata ulang dan menertibkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di kawasan tersebut. IUP harus diperbarui kalau sudah kadaluarsa,” kata Ridwan.
Bila ada IUP tidak diperpanjang masa berlakunya atau terkesan tidak serius mengelola, maka secara otomatis aktivitas pertambangan di sebuah kawasan akan dicabut izinnya.
“Baik Kepala BKPM, gubernur maupun Bupati Buton ingin memaksimalkan peran pengusaha lokal sesuai arahan Kepala BKPM. Dia berharap anak-anak daerah bisa menjadi sejahtera di daerah sendiri,” tuturnya.
Guna mendukung aktivitas pertambangan pengusaha lokal, Bank Sulta membuka kesempatan bagi pengusaha mengajukan bantuan kredit usaha maksimal hingga Rp 200 Miliar. Dengan catatan nanti, BKPM meminta agar ada upaya keras pemerintah daerah untuk ekspansi pasar global.
Sedangkan Bupati Buton La Bakry kutip Ridwan, mengusulkan adanya sebuah regulasi yang mengatur penggunaan Asbuton menjadi material wajib dalam program infrastuktur daerah baik provinsi, kota maupun kabupaten.
“Kedepan dijadwalkan agenda rapat koordinasi regional di tiga provinsi meliputi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Rakor juga melibatkan sejumlah kementerian terkait,” jelasnya. (***)
Reporter : Juhartawan
