MCNEWSULTRA.ID, Jakarta – Usai mengurus program pengembangan kawasan industri Aspal Buton selama beberapa bulan, Gubernur Sultra Ali Mazi kembali mempresentasikan sejumlah proyek strategis.
Kali ini Gubernur Ali Mazi bertandang ke kantor Kementerian Perhubungan. Dia menemui Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Jumat (5/3/2021). Turut dalam kunjungan kerja itu Wali Kota Baubau AS Tamrin dan Bupati Buton La Bakry.
Dikutip dari rilis Dinas Kominfo Sultra, kunjungan tersebut mengusung beberapa agenda penting yaitu tindak lanjut sejumlah proyek strategis yang sudah dicanangkan Pemerintah Provinsi Sultra.
“Substansi pertemuan itu adalah bapak gubernur menpresentasikan pengembangan infrastruktur bandar udara dan kepelabuhanan. Tujuannya ingin kembali menguatkan sekaligus menggairahkan iklim kawasan investasi daerah,” ungkap Kadis Kominfo Sultra, Ridwan Badallah.
Kawasan investasi tersebut meliputi Kawasan Industri Konawe (KIK) bergerak di bidang pengolahan feronikel, Kawasan Strategis Nasional (KSN) Routa di Konawe dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Aspal Buton.
“Nah salah satu poin strategi Pemprov Sultra mendukung revitalisasi sejumlah kawasan itu adalah pengembangan dan peningkatan status Bandara Halu Oleo bertaraf internasional. Pengelolaan bandara sendiri jadi kewenangan Dirjen Perhubungan Kemenhub,” tutur Ridwan.
Target pengembangan bandara kedepan diharapkan mampu menunjang kegiatan Embarkasi Haji dan mengantisipasi lonjakan penumpang domestik maupun asing yang masuk ke Sultra karena kepentingan investasi tadi.
Berikutnya, lanjut dia, pengembangan Bandara Betoambari di Kota Baubau guna mendukung seluruh program maupun kegiatan di KEK Aspal Buton. Selain itu mempertimbangkan status Kepulauan Buton sebagai pendukung industri pariwisata Sultra sekaligus gerbang transit di Kawasan Indonesia Timur.
“Secara teknis, gubernur ingin ada perpanjangan runway atau landasan pacu Bandara Betoambari hingga 2.500 meter dan lebar 45 meter. Kawasan itu sudah inklud fasilitas apron, taxy way, terminal penumpang dan bangunan penunjang lainnya,” jelasnya.
Guna mendukung rencana tadi, pemprov dan Pemerintah Kota Baubau bekerjasama menyiapkan pembebasan lahan seluas 70 hektar. Lalu selain fasilitas bandara, pertemuan juga membahas masalah pengembangan kepelabuhanan.
“Soal pelabuhan tentu masih berkaitan dengan upaya peningkatkan kualitas maupun produksi Aspal Buton. Nah posisi Pelabuhan Nambo sebagai pintu utama distribusi aspal di Kabupaten Buton akan dikembangkan,” katanya.
Kemenhub, tutur Ridwan menyetujui usulan pengembangan Pelabuhan Nambo/Lawele. Di pelabuhan ini, pemerintah menyiapkan fasilitas outlet laut bagi lebih dari 40 pemegang izin usaha pertambangan aspal Buton.
“Dengan demikian, para pengusaha tersebut tidak lagi harus membuat terminal khusus (tersus) sendiri karena akan merusak ekosistem pesisir di Pulau Buton,” jelasnya.
Pertemuan itu juga menyoal pembangunan pelabuhan penyeberangan dan fasilitas keselamatan di wilayah Sultra untuk mendukung konektivitas kawasan strategis, dalam bentuk Program Zona Keselamatan Transportasi Nasional di Sultra.
Dari berbagai usulan itu, Kementerian Perhubungan memberikan lampu hijau atas usulan pemprov merelokasi pelabuhan penyeberangan di Kota Kendari ke area Bungkutoko. Plus, pengembangan pelabuhan penyeberangan Batulo (Kota Baubau) ke Waramosio (Kabupaten Buton).
“Kemenhub juga merespon baik pengembangan fasilitas pelabuhan dan area kontainer di Pelabuhan Murhum, Baubau. Ke depannya, Pelabuhan itu akan diserahkan pengelolaannya ke badan usaha pelabuhan laut,” pungkas Ridwan. (***)
Reporter : Juhartawan
