MCNEWSULTRA.ID, Jakarta – Gubernur Sultra Ali Mazi merespon positif agenda peluncuran Program Literasi Digital Nasional (LDN). Kegiatan bertema Makin Cakap Berdigital itu dilaksanakan Kementerian Komunikasi dan Informatika di Hall Basket Senayan, Jakarta, Kamis (20/5/2021).
Gubernur Ali Mazi sangat menyambut baik acara tersebut. Dia berharap dengan launching program tersebut dapat memberikan kesiapan mental dari pengguna digital untuk lebih ramah dalam berdigital. Mampu mengambil sisi positif dari dinamika perkembangan teknologi komunikasi dan informasi.
“Program LDN diharapkan mampu mendorong peningkatkan pola pikir semua orang sehingga menumbuhkan daya saing masyarakat lebih produktif di era keterbukaaan informasi dan teknologi yang lebih luas,” katanya dalam jumpa persnya.
Melalui Program LDN, lanjutnya, sebagai bentuk keinginan agar Kemen Kominfo memberikan penguatan penuh terhadap penerapan konsep Smart City di Indonesia, khususnya di 34 provinsi.
Menkominfo Johnny G Plate memberikan apresiasi atas kehadiran Gubernur Sultra dengan menyapa secara khusus saat memberikan sambutan. “Gubernur Sulawesi Tenggara Bapak Ali Mazi. Terima kasih Pak, sudah hadir secara fisik,” ujar Menkominfo yang disambut dengan tepuk tangan hadirin.
Menkominfo mengatakan, seiring meningkatnya penggunaan internet di Indonesia, pemerintah meluncurkan program literasi digital yang menyasar puluhan juta masyarakat. Harapannya dapat mempercepat transformasi digital nasional terkait penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) digital.
Berdasarkan data terakhir, tercatat ada 196,7 juta pengguna internet di Indonesia. Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate mengatakan, program literasi digital adalah sebuah keharusan di tengah semakin intensifnya pemanfaatan layanan internet.
“Tugas kita bersama adalah memastikan setiap anak bangsa mampu mengoptimalkan kebermanfaatan internet yang salah satunya ditandai dengan potensi ekonomi digital Indonesia yang diproyeksikan mencapai total valuasi USD 124 miliar pada tahun 2025 mendatang,” ujarnya.
Selain menggali potensi ekonomi digital, Johnny menyebutkan, kehadiran program literasi digital dapat menjadi benteng bagi warganet dari dampak-dampak negatif di dunia maya.
Program Literasi Digital Nasional ini akan dilaksanakan oleh gerakan nasional literasi digital Siberkreasi Kementerian Kominfo yang terbentuk 2017 lalu.
Di 2021, program literasi digital nasional direncanakan menggelar 20.000 pelatihan berdasarkan modul dan kurikulum yang menyasar empat pilar literasi digital, yaitu Digital Ethics, Digital Safety, Digital Skills, dan Digital Culture.
Ke depan, Menkominfo menjanjikan, setiap tahunnya program ini akan menjangkau lebih dari 12,4 juta partisipan pelatihan di 514 kabupaten/kota di 34 provinsi Indonesia.
Sementara itu, dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengikuti program ini sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan internet dengan produktif dan efektif.
“Kewajiban kita bersama terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif. Banjiri terus. Isi terus dengan konten-konten positif,” tuturnya.
Untuk itu, kata Presiden, harus ada upaya peningkatan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten-konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian.
Usai peluncuran, Menkominfo bersama Gubernur Sultra mengunjungi booth literasi digital yang disiapkan. Selanjutnya, menteri, gubernur, beserta Direktur Jenderal Aplikasi dan Informatika (Aptika) Kemenkominfo Samuel A. Pangerapan, serta aktor/influencer Nicholas Saputra, menggelar jumpa pers.
Selaras Sultra Emas
Peluncuran Program Literasi Digital Nasional juga digelar di Kota Kendari dan dihadiri oleh Wakil Gubernur (Wagub) Sultra Lukman Abunawas mewakili Gubernur.
Dalam sambutannya, Wagub menyampaikan bahwa program yang diluncurkan Kemenkominfo sejalan dengan visi misi Pemerintahan Provinsi Sultra periode 2018-2023, yakni Sultra Emas.
“Sesuai dengan misi ketiga, yakni mewujudkan birokrasi pemerintahan yang modern, tata kelola pemerintahan yang baik, serta peningkatan kapasitas pemerintahan kecamatan dan kelurahan sebagai pusat pelayanan pemerintahan,” terangnya. (***)
Reporter : Juhartawan
