MCNEWSULTRA.ID, Lasusua – Kondisi APBD Kolaka Utara Tahun 2022 memang kurang memadai. Keterbatasan anggaran dinilai sangat berdampak pada kinerja pelayanan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Penilaian itu terungkap dalam rapat paripurna DPRD Kolaka Utara dengan agenda penyerahan Raperda APBD 2022, Selasa (16/11/2021).
“Sesuai Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara TA2022 Fraksi Karya Indonesia Raya (Fraksi KI) menerima. Setelah mempelajari postur memang anggaran sangat memprihatinkan. Banyak OPD tidak mampu bekerja sesuai standar pelayanan karena anggaran minim,” ucap Juru Bicara Fraksi Karya Indonesia DPRD Kolut Adi Putra.
Fraksi KI berharap agar bupati memberikan perhatian serius pada OPD yang tupoksinya bersentuhan langsung dengan masyarakat sehingga Visi Misi Kolut Madani bisa terwujud.
“Setelah melakukan rapat komisi, dilanjutkan dengan rapat internal fraksi, maka sesuai saran anggota komisi maupun fraksi berharap bupati kembali menilik alokasi Pagu untuk OPD,” tuturnya.
Termasuk Dinas Kesehatan yang berencana tahun 2022 semua pagawai honorer puskemas tidak lagi mendapat tunjangan, sebaiknya dipertimbangkan lagi karena keberadaan tenaga kesehatan honorer sangat dibutuhkan dalam pelayanan di puskesmas.
Menanggapi masukan itu, Bupati diwakili Sekretaris Kabupaten Kolut Taufiq Sonda mengapresiasi berbagai masukan anggota dewan. Diakui daerah mengalami keterbatasan anggaran, namun semua OPD tetap diminta untuk menjaga kualitas belanja dengan memaksimalkan penggunaan anggaran yang ada.
“Pada Prinsipnya setiap OPD mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mensukseskan visi dan misi Bupati, sehingga kerja-kerja semua OPD memang mesti didukung besaran anggaran memadai,” ujarnya.
Terkait tunjangan pegawai honorer di puskesmas, pemerintah daerah tetap berupaya tetap diberikan tahun depan. (***)
Reporter : Andi Momang