Bicara birokrasi sebagian orang kadang hanya bisa mengernyitkan dahi. Yang terbayang cuma pelayanan serba ruwet dan sengkarut, birokrat bermental priyayi yang malas melayani, fasilitas pelayanan yang monoton, sarang budaya KKN dan sebagainya.
Di bawah kepemimpinan Sulkarnain Kadir dalam kurun 4 tahun lebih, wajah birokrasi Kota Kendari bertahap sudah membenahi diri. Menata sistem dan membangun komitmen bersama untuk Kendari lebih terjaga dalam pelayanan.
Reformasi birokrasi ala Politisi PKS Sultra itu berhasil mendorong pelayanan publik berbasis biaya murah (Low Cost), lebih cepat, kemudahan akses dan persyaratan. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi, itulah kata kuncinya.
MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Merealisasikan visi dan misi Kota Kendari sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), bukan perkara enteng, kendati cuma ada tiga target dalam misinya.
Menjadi kompleks ketika capaian misi bukan sekadar bersifat jangka pendek (output), tetapi semaksimal mungkin mesti memperhitungkan kebutuhan jangka panjang (outcome).
Karena target relatif kompleks, tentu kepemimpinan di daerah butuh dukungan berbagai sumber daya yang mumpuni. Bagi Sulkarnain Kadir ibarat mesin pembangunan, kinerja birokrasi mesti terjaga dengan baik dan kompetensinya terus ditingkatkan.
“Kita sadar betul tanpa birokrasi yang berintegritas dan memiliki kultur melayani, Sebagus apapun program pembangunan dampaknya akan kurang terasa di masyarakat,” katanya belum lama ini.
Dalam memimpin jajaran birokrasi pemerintah kota, Wali Kota Sulkarnain mencoba menggagas lebih dalam tiga paradigma baru pemerintahan yaitu perubahan budaya kerja, perubahan mindset dan perubahan tata kelola.
Berpijak di situ, Sulkarnain Kadir terus mendorong semangat birokrasi membangun komitmen untuk berubah. Perubahan budaya kerja yakni mengubah orientasi pola pelayanan publik yang cenderung birokratis ke arah yang mementingkan kebutuhan masyarakat.
Soal perubahan mindset atau pola pikir birokrasi, Sulkarnain Kadir mendorong agar aparatur pemerintah kota bekerja jauh dari kesan eksklusif, terlebih bila urusannya melayani masyarakat.
“Jangan melambatkan, tidak mempersulit, tebang pilih dan harus transparan. Nah itu mindset yang mesti dipegang teguh. Birokrasi bekerja tidak berpikir untung, apalagi merugikan. Nawaitu kita memberikan yang terbaik untuk masyarakat,” tegasnya.
Pelayanan publik terbaik, kata suami Sri Lestari itu, adalah kunci reformasi birokrasi yang terus dikembangkan Pemerintah Kota Kendari. Utamanya mengembangkan maupun memperbaiki sistem pelayanan publik yang prima dalam jajaran birokrasi kota.
Terakhir perubahan tata kelola birokrasi yang baik, Wali Kota Sulkarnain Kadir dalam kurun 4 tahun sudah memaksimalkan agar penyusunan program maupun kegiatan pembangunan kota menganut prinsip dari semula serba wewenang menjadi bersifat peranan.
Jadi tidak semua konsep pembangunan kota semata harus sesuai keinginan kepala daerah karena dasar kewenangan, tetapi beberapa program lahir dari usulan swasta maupun masyarakat serta gagasan yang bersifat kolaboratif.
Jiwa Sulkarnain Kadir bersama pasukan birokrasi sebanyak 9.928 orang yang sepenuh hati melayani masyarakat kota yang berjumlah 404.323 jiwa ini mendapat apresiasi atau penghargaan dari sejumlah lembaga resmi negara berkaitan dengan upaya reformasi birokrasi. (***)
Laporan : Juhartawan
