MCNEWSULTRA.ID, Kendari – Wali Kota Kendari Siska Karina Imran menghadiri Sosialisasi Keselamatan dan Keamanan Jembatan Teluk Kendari yang digelar Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Tenggara, Sabtu (31/5/2025).
Kegiatan ini menanggapi kekhawatiran masyarakat atas sejumlah insiden di jembatan tersebut, sekaligus merancang langkah strategis untuk meningkatkan pengamanan.
Acara yang turut dihadiri Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Bae ini diawali dengan pemaparan rencana BPJN Sulawesi Tenggara untuk mengoptimalkan fungsi jembatan, khususnya dari aspek keselamatan.
Siska Karina Imran menegaskan, Jembatan Teluk Kendari seharusnya menjadi ruang publik yang mendukung pariwisata dan perekonomian, bukan lokasi rawan insiden.
“Jembatan ini seharusnya kita gunakan sebagai tempat wisata dan penghubung ekonomi, tapi nyatanya sudah banyak korban yang jatuh di sini,” ujar Siska dalam sambutannya.
Dia mengimbau masyarakat, terutama orang tua, untuk aktif mengawasi anak-anak guna mencegah penyalahgunaan fasilitas.
Sebagai tindak lanjut, Pemkot Kendari akan melaksanakan patroli rutin bersama Forkopimda mulai Senin depan, sekaligus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pengamanan.
Pemasangan lampu penerangan tambahan oleh BPJN juga akan segera direalisasikan untuk meningkatkan keamanan.
Selain itu ada gagasan agar Jembatan Teluk dipasangi pagar pengaman di kedua sisinya sebagai langkah preventif mencegah insiden berbahaya.
Pengerjaan pagar ini akan dilaksanakan oleh BPJN melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) Aspal Buton, mulai tahun ini.
Ridwan Bae, menegaskan pentingnya pemasangan pagar pengaman untuk mengurangi risiko tindakan berbahaya di Jembatan Teluk Kendari.
“Kita minta perhatian dari BPJN. Bagaimana caranya agar masyarakat yang sedang dalam kondisi tidak stabil tidak melakukan tindakan konyol di situ. Antisipasinya dibuatkan pagar pengaman biar orang susah mau lakukan bunuh diri di situ,” jelas Ridwan Bae.
Kepala BPJN Sulawesi Tenggara Yudi Hardiana menyatakan komitmennya mendukung kolaborasi ini.
“Tanggung jawab teknis ada di BPJN, tetapi keberhasilan pengelolaan butuh sinergi semua pihak,” jelasnya.
Sosialisasi ini dihadiri pula oleh Penjabat Sekda Kota Kendari, Ketua DPRD, kepala OPD, dan perwakilan Forkopimda.
Langkah ini menjadi upaya konkret pemerintah pusat dan daerah dalam menjamin keselamatan warga serta menjaga aset strategis kota. (***)
Reporter : sawar
